Makalah Ketentuan Hukum Tanah Nasional

Makalah Ketentuan Hukum Tanah Nasional yang berjudul lengkap Ketentuan Pokok Hak – Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional. Semoga makalah ketentuan hukum tanah nasional berikut ini dapat bermanfaat untuk anda.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Instrumen pemerintahan secara umum adalah alat / sarana yang digunakan oleh pemerintah / administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum. Dalam ilmu negara, dikenal adanya teori pembagian kekuasaan negara yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu, yang dikenal dengan teori Trias Politica, yang oleh John Locke dibagi menjadi :

Eksekutif (menjalankan pemerintahan & UU)

Federatif (menjalani hubungan dengan negara lain)

Legislatif (membuat UU)

Yang kemudian diperbarui oleh Montesquieu menjadi :

Eksekutif (menjalankan pemerintahan, UU serta termasuk didalamnya fungsi federatif.

Yudikatif (fungsi mengadili)

Legislatif (membuat UU).

Teori Trias Politica di atas dapat ditemui dalam Negara-negara Kesatuan (Presidensii). Salah satu negara Kesatuan yang menerapkan teori Trias Politica ini adalah negara kita, Indonesia.

Secara khusus, di Indonesia teori Trias Politica inilah yang kemudian dikenal dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang berikutnya dibagi lagi ke dalam instrumen-instrumen pemerintahan yang mengurusi bidang-bidangnya masing-masing; baik menjalankan, membuat, maupun mengawasi dilaksanakannya peraturan perundang-undangan maupun pemerintahan. Bagaimana, apa saja, tugas, hak dan kewajiban dari instrumen-instrumen pemerintahan di Indonesia akan dikaji dengan tegas.

Perumusan Masalah

Dalam pembahasan makalah ini penulis akan membahas pokok-pokok masalah sebagai berikut :

Apakah pengertian dari Instrumen Pemerintahan di Indonesia?

Bagaimana pembagian Instrumen Pemerintahan di Indonesia?

Pengertian, fungsi, tugas dan kewenangan instrumen pemerintahan berdasarkan konstitusi di Indonesia.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan terhadap masalah pembangunan Hukum di Indonesia :

Untuk menelaah makna Instrumen Pemerintahan yang diterapkan di Indonesia.

Untuk mengetahui seperti apa pembagian Instrumen Pemerintahan di Indonesia.

Untuk  mengetahui pengertian, fungsi, kewajiban dan kewenangan instrumen pemerintahan di Indonesia berdasarkan konstitusi di Indonesia.

Manfaat Penulisan

Dengan melihat tujuan penulisan di atas maka manfaat yang diharapkan adalah :

Mengamalkan ilmu Hukum Administrasi negara bagi kepentingan masyarakat Indonesia, terutama bagi mahasiswa Hukum Trisakti.

Memperkaya pengetahuan tentang Pemerintahan & Birokrasinya di Indonesia

Mengkaji perkembangan birokrasi dikaitkan dengan konstitusi di dalam realitas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II

PEMBAHASAN

Pengertian Instrumen Pemerintahan

Pengertian Instrumen Pemerintahan adalah alat / sarana yang digunakan oleh pemerintah / administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Instrumen Pemerintahan merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum (pemerintahan dalam arti luas). Pada dasarnya pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara Indonesia paling tidak dilakukan oleh tiga lembaga (organ) yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif , dan yudikatif.

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, masing-masing organ negara tersebut diberikan kewenangan untuk mengeluarkan instrumen hukumnya. Salah satunya adalah :

Pemerintah

Mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat

Kewenangan : untuk melakukan perbuatan administrasi negara. Secara garis besar, perbuatan administrasi negara dikelompokkan ke dalam 3 macam perbuatan :

Mengeluarkan peraturan perundang-undangan

Mengeluarkan keputusan

Melakukan perbuatan materiil.

Macam-macam Instrumen Pemerintah :

Intrumen Yuridis Pemerintah :  -     Peraturan perundang-undangan

KTUN

Peraturan kebijaksanaan

Rencana

Perizinan

Instrumen hukum keperdataan.

Sifat Hukum Administrasi : norma hukum - abstrak.

Kewenangan pemerintah dalam bidang legislasi merupakan langkah mundur pembuat UU, dalam rangka aplikasi norma hukum administrasi umum-abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual sifatnya adalah mandiri berupa keputusan yang merupakan peraturan perundang-undangan dan tidak mandiri.

Pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan orang / badan hukum perdata. Bentuk instrumen hukum perdata adalah perjanjian perdata biasa : kedudukan hukum pemerintah sejajar dengan orang / badan hukum perdata.

Pembagian Instrumen Pemerintahan di Indonesia

Berdasarkan teori Tria Politica yang kita anut di negara kita, walaupun secara tidak murni karena adanya rangkap kewenangan seperti yang termaktub dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 :

Konstitutif

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Eksekutif

Presiden

Wakil Presiden

Kementerian

Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Yudikatif

Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Konstitusi (MK)

Inspektif

Badan Pemeriksa Keuangan

Lembaga - Lembaga Pemerintahan

Lembaga Ekstrastruktural

Lembaga Independen.

Pengertian, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Instrumen Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Konstitusi di Indonesia.

Pengertian, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Instrumen Pemerintahan di Indonesia diantaranya :

Lembaga Konstitutif

Lembaga yang membuat Undang-Undang Dasar 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Tugas, wewenang dan hak antara lain :

Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar RI 1945

Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu.

Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Hak MPR :  Ÿ    Mengajukan usul perubahan pasal UUD

Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan.

Hak Imunitas

Hak Protokoler

Lembaga Eksekutif

Lembaga yang menjalankan pemerintahan berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Presiden

Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan; dimana sebagai kepala negara, Presiden sebagai simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan dibantu wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Menjabat selama 5 tahun.

Wewenang, kewajiban dan hak :

Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Mengajukan RUU kepada DPR

Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

Menetapkan Peraturan Pemerintah.

Mengangkat dan memberhentikan menteri

Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

Membuat perjanjian Internasional dengan persetujuan DPR

Menyatakan keadaan bahaya

Mengangkat Duta dan Konsul.

Memberi Grasi, Rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung.

Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan.

Wakil Presiden

Pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Dipilih bersamaan dengan Presiden sebagai satu pasangan.

Kementerian

Lembaga dalam pemerintah Indonesia yang merupakan Pembantu Presiden. Diatur dalam UU No. 39 tahun 2008, terdiri atas :

Departemen; dipimpin seorang Menteri Departemen

Kementerian Negara; dipimpin oleh Menteri Negara

Kementeriaan Koordinasi; dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Lembaga pemerintah Non Departemen (LPND)

Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPND berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

LPND terdiri dari :

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Badan Intelijen Negara (BIN)

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtonal)

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Badan Pertanahan Nasional

Badan Pusat Statistik

Badan SAR Nasional

Badan Standarisasi Nasional

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Lembaga Ketahanan Nasional

Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional

Lembaga Sandi Negara

Perpustakaan Nasional RI.

Legislatif

Lembaga yang bertugas membentuk undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat

Adalah lembaga tinggi negara dalam ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undng-undang. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Tugas dan wewenang DPR :

Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

Membahas dan memberikan persetujuan Perpu

Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD.

Menetapkan APBN bersama Presiden

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, serta kebijakan pemerintah.

Hak DPR : Hak Interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; anggota DPR memiliki : hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyatakan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas serta hak protokoler.

Dewan Perwakilan Daerah

Adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Tugas dan Wewenang DPD :

Mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam.

Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan pajak, pendidikan agama

Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, dsb.

Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Lembaga Yudikatif

Lembaga yang berwenanng mengadili :

Mahkamah Agung

lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. MA membawahi badan Peradilan Hukum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kewajiban dan wewenang MA adalah :

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Mengajukan 3 orang anggota Hukum Konstitusi

Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Mahkamah Agung

Adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Kewajiban dan wewenang :

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Lembaga Inspektif

Lembaga yang berwenang mengawasi dan memeriksa.

Badan Pemeriksa Keuangan

adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang mempunyai wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

Lembaga-lembaga Pemerintahan

Lembaga Ekstra struktural

Adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertenu dari suatu Departemen.

Beberapa lembaga ekstastruktural di Indonesia :

Badan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh - Nias)

Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)

Badan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Badan Pelaksana APEC

Badan Pertimbangan Jabatan Nasional

Lembaga Sensor Film

Tim Bakorlak Inpres 6

Tim Pengembangan Industri Hankam

Komite Olahraga Nasional Indonesia

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia

Lembaga Independen

Adalag lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, namun bekerja secara independen.

Berikut adalah daftar beberapa lembaga independen :

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Ombudsman Republik Indoonesia.

BAB III

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pada dasarnya, pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara Indonesia paling tidak dilakukan oleh 3 lembaga (organ) yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Namun pada kenyataannya, administrasi negara di Indonesia memiliki lebih dari 3 instrumen : yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, yuridis, inspektif dan lembaga-lembaga independen lainnya. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan masing-masing instrumen tersebut diberi kewenangan dan didasarkan atas konstitusi (instrumen hukum/yuridis). Selain itu teori Trias Politica yang diterapkan di negara kita pada kenyataannya menganut Trias Politica tidak murni seperti yang termaktub dalam konstitusi yuridis negara kita, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Saran

Sebagai bangsa Indonesia, kita semua harus dapat mendukung dan turut memberikan masukan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk suksesnya jalan pemerintahan dan mencapai good & clean governance di negara kita. Kita harus bisa turut serta menjadi pengendali sosial dari kinerja aparat penegak hukum di Indonesia, sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia yang kokoh dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Chotib, Drs. 2006. ”Kewarganegaraan, Menuju Masyarakat Madani”. Jakarta : Yudhistira.

Sinar Grafika. 2000. ”UUD 1945 setelah Amandemen Kedua”. Jakarta.

Kansil, C.S, T.H, SH. 1989. “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”. Jakarta : Balai Pustaka.

Pandji Setijo, S.H. 2006. ”Pendidikan Pancasila”. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sulistyowati Tri, SH, MH. 2000. “Ilmu Negara, Diktat”. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar